Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tampak menuai berbagai polemik. Sejak peluncurannya, program ini terlihat menjadi sorotan publik.
Mulai dari kendala distribusi, kualitas makanan, hingga dugaan penyalahgunaan dana. Salah satu isu yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran kepada mitra dapur yang telah menyediakan ribuan porsi makanan.
Di Kalibata, Jakarta Selatan, sebuah dapur penyedia makanan mengklaim belum menerima pembayaran hampir Rp 1 miliar. Padahal, mereka telah memasak lebih dari 65.000 porsi sejak Februari 2025, tetapi dana yang seharusnya diterima dikabarkan belum cair.
Pada akhirnya, muncul dugaan penggelapan dana oleh yayasan yang menaungi program ini semakin memperkeruh keadaan.
Akibat belum menerima pembayaran, dapur umum mitra MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Ira Mesra Destiawati ini sempat tutup sejak libur Lebaran 2025.
Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada yayasan yang bertanggung jawab atas program MBG.
Lebih lanjut, Dadan mengambil langkah mediasi secara langsung dengan memanggil Ira Mesra Destiawati ke kantornya. Tujuannya untuk mengklarifikasi duduk perkara dan mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi.
Setelah pertemuan tersebut, Dadan menyimpulkan bahwa persoalan antara Ira dan Yayasan MBN merupakan urusan internal. Menurutnya, sengketa pembayaran ini tidak memiliki kaitan langsung dengan Badan Gizi Nasional selaku pengelola utama program makan bergizi gratis.
Dengan demikian, BGN memandang permasalahan ini sebagai tanggung jawab antara mitra dan yayasan.
Dadan Hindayana juga meminta dapur umum yang dikelola Ira untuk kembali menyediakan menu makanan di SPPG Kalibata. Ia memberikan kepastian bahwa Ira tidak akan lagi kekurangan dana di kemudian hari.
Hal ini lantaran Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengubah pola pendanaan. Menurut Dadan, pembayaran kepada mitra penyedia makan bergizi kini tidak lagi menggunakan sistem reimburse.
“Anggaran MBG untuk 10 hari ke depan sudah ditransfer ke rekening yayasan,” ujar Dadan seperti yang dikutip dari laman Tempo.co.
Dia menambahkan, setelah proses mediasi mitra dapur dan pihak yayasan telah mencapai kesepakatan untuk kembali melanjutkan operasional.
Dadan juga menjelaskan alasan berhentinya operasional dapur Ira beberapa pekan lalu. Menurutnya, yayasan belum membayarkan biaya bahan baku dan operasional kepada mitra tersebut, menyebabkan dapur tidak bisa melanjutkan kegiatan.
Ia mengaku baru mengetahui bahwa kerja sama antara mitra dapur dan yayasan menerapkan sistem pembayaran setelah pekerjaan selesai. Menurut Dadan, pola ini berbeda dengan pemahaman umum BGN.
Masih menurut Dadan, biasanya yayasan dan mitra dapur yang bermitra dengan BGN dipandang sebagai satu kesatuan dalam mengelola proyek makan bergizi gratis. Sistem pembayaran yang terpisah seperti kasus ini tampaknya menjadi hal yang tidak lazim bagi BGN.
Sebagai langkah antisipasi, BGN dikabarkan berencana menerapkan sistem virtual account untuk pembayaran mitra dapur. Dengan sistem ini, dana akan langsung masuk ke rekening penyedia makanan tanpa perantara yayasan.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap yayasan yang terlibat dalam program MBG. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan, termasuk pencabutan izin operasional.
Kisruh pembayaran bahan baku dari yayasan kepada mitra dapur kini menambah daftar permasalahan yang melanda Program Makan Bergizi Gratis. Isu tunggakan ini menjadi kekacauan terbaru yang mewarnai perjalanan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, berbagai berita negatif telah merebak terkait program ini. Laporan-laporan tersebut mencakup persoalan menu makanan, insiden keracunan yang menimpa para penerima, hingga penolakan terang-terangan dari murid-murid di Papua terhadap makanan yang disediakan proyek ini.
Rentetan persoalan ini tampak mengindikasikan implementasi program besar ini masih menghadapi berbagai tantangan serius. Terutama yang berada di lapangan, mulai dari aspek teknis operasional hingga penerimaan di masyarakat.
Di media sosial, terpantau banyak warganet yang mengkritik sistem pengelolaan dana dalam program MBG. Beberapa warganet menyebut program ini harus diawasi lebih ketat agar tidak merugikan pihak yang telah bekerja keras menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa kendala dalam program MBG adalah hal yang wajar mengingat program ini masih dalam tahap awal.
Namun, Ia berjanji akan terus melakukan perbaikan agar Program Makan Bergizi Gratsi ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Zonalima.com)
